Prihatin Gedung Sekolah Nyaris Roboh

Prihatin Gedung Sekolah Nyaris Roboh
Endang Wati, SPd

Ibu Kota Jakarta merupakan barometer nasional. Termasuk dalam hal pendidikan. Namun, data yang dipublikasikan Dinas Pendidikan DKI cukup mencengangkan. Seperti dilansir Suluh Indonesia (9/2), Dinas Pendidikan DKI menyebut terdapat ratusan sekolah nyaris ambruk. Ditemukan 810 gedung sekolah yang rusak parah. Dari jumlah itu, 306 gedung sekolah nyaris roboh, 274 sekolah rusak berat, dan 220 rusak sedang. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga menemukan 820 gedung sekolah yang belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan.

Tentu saja, berita ini tidak mengenakan. Dengan anggaran pendapat daerah trilyunan rupiah, DKI masih memiliki ratusan gedung skeolah reot dan nyaris ambruk. Pertanyaan sederhana, ke mana saja uang rakyat itu dibelanjakan. Sekadar berpikir positif, tentu anggaran itu dibelanjakan untuk program semestinya, termasuk anggaran pendidikan. DKI menyiapkan anggaran renovasi gedung sekolah itu sebesar Rp580 milyar.

Anggaran sebanyak itu akan diprioritaskan ke sekolah-sekolah yang menjadi pelanggan tetap banjir di Ibu Kota. Catatan Dinas Pendidikan, terdapat 132 gedung sekolah yang rawan banjir atau 7,76 persen dari jumlah gedung sekolah yang ada di Jakarta.

Ratusan gedung sekolah nyaris runtuh memang bisa menjadi indikasi tidak berjalannya sistem pembangunan sarana pendidikan di Ibu Kota. Seharusnya, anggaran diprioritaskan untuk pembangunan gedung-gedung ini. Tentu kita semua tidak ingin melihat anak-anak didik belajar sambil diliputi rasa cemas karena khawatir gedungnya runuth. Kita juga tidak ingin setiap tahun sekolah-sekolah di DKI, sehari masuk seminggu libur, sehari asuk lagi dan tiga hari libur lagi hanya karna sekolahnya terendam banjir kiriman.

Pendidikan itu program berkelanjutan. Anak-anak harus bebas merdeka mendpaatkan pendidikan. Mereka harus dalam kondisi tenang lahir batin untuk bisa menerima pelajaran. Jika gedungnya nyaris runtuh, tentu proses belajar-mengajar yang ideal tidak bisa diciptakan. Jika sampai terjadi kecelakaan dana nak-anak menjadi korban, siapa yang patut disalahkan.

Dinas Pendidikan mungkin kan angkat tangan dan menunjuk entah siapa yang harus disalahkan. Tetapi, sejatinya, Dinas Pendidikan harus memikul tanggung jawabnya. Sebelum sekolah benar-benar runtuh dan anak-anak menjadi korbannya, prioritas pembangunan gedung sekolah itu harus segera dilaksanakan.

Anggaran memang sudah dialokasikan. Tetapi, jika tidak ada action, anggaran itu akan terus dikandangkan di pos anggaran. Dinas Pendidikan secepatnya harus melakukan proyek pelelangan pembangunan gedung sekolah dan segera dibangun.

Harapan masyarakat pembangunan gedung itu jauh dari proses KKN agar kualitas bangunan bagus dan anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman. Bukan ingin menuduh tetapi banyak contoh di sejumlah tempat bangunan gedung sekolah roboh padahal baru sepekan selesai dibangun. Kesalahan konstruksi atau patgulipat proyek pembangunan gedung sekolah harus dijauhkan. Diharapkan komite sekolah menjadi pengawas yang baik dan bukan malah terlibat dalam praktik kotor patgulipat ini. (***)

Praktisi pendidikan
Guru di SMU Muhammadiyah Jakarta Barat